Penentuan Kebijakan Pemenuhan Aspek Infra Struktur yang Berpijak pada Perspektif yang Salah Kaprah (BAGIAN PERTAMA)

Pada beberapa kesempatan dalam rapat dinas, saya menggelindingkan isu "diferensiasi" bidang keilmuan (peminatan bagi peserta didik). Diferensiasi yang "an sich', maksudnya terlepas dari kepentingan-kepentingan pragmatis lembaga yang secara tidak sadar membelakangi aturan yang ada. Kepentingan pragmatis, semisal rasio perbandingan anatara guru dan siswa yang berhubungan denga keterlayanan, seharusnya tidak menjadi suatu pertimbangan utama pada pemilihan peminatan siswa di Kelas 10 SMA, selama persekolahan terbuka melayani mutasi guru ke berbagai wilayah disuatu propinsi. Sikap normal dan biasa terhadap mutasi sekalipun, akan memulyakan kedudukan guru, khususnya PNS sebagai pelayan masyarakat.

Isu diferensisasi ini sengaja disampaikan dengan tujuan mengeliminasi perspektif beberapa, bahkan mayoritas dari kita yang sering salah melihat diferensiasi anatar bidang keilmuan sebagai strstifikasi. Kesalahan perspektif inilah yang kemudian melahirkan sikap-sikap superioritas dan inferioritas pada beberapa peserta didik, termasuk didalamnya penghargaan terhadap ilmu sebagai bagian dari percikan-percikan KeMahaan Tuhan sebagai "Pemilik Semesta Keilmuan" yang sebenarnya.

Mengerucut pada fenomena pemilihan peminatan dijenjang SMA oleh peserta saat ini, saya masih melihat adanya implikasi yang signifikan dari perhatian. Perhatian yang dimaksud adalah konsen dari penentu kebijakan pendidikan pada semua peminatan yang masih memperlihatakan kesenjangan.

Fakta dilapangan memeperlihatkan, betapa masih minimnya perhatian penentu kebijakan pada pemenuhan aspek infra-struktur bidang peminatan ilmu-ilmu sosial dijenjang SMA. Mayoritas penentu kebijakan diatas masih terkooptasi oleh wawasan seadanya tentang bidang ini. Betapa tidak, masih banyak, bahkan pda kalangan praktisi pendidikan sekalipun yang menganggap bahwa pembelajaran ilmu-ilmu sosial tidak memerlukan Laboratorium sebagaimana halnya bidang IPA atau Bahasa.

Pada Tahun 2012, saya beserta Kepala Sekolah pun pernah mengajukan proposal Pembangunan Lab Sosial ke Kemendiknas saat itu. Alhasil, jawaban yang diterima cukup menggelikan bahwa sulit untuk mencari celah justifikasi pengalokasian anggararan untuk proposal tersebut, karena memang para perancang kebijakan tidak teringat untuk memasukkan program itu diproses"budgetting"yang dilakukannya.

Pada level persekolahan, fenomena terlupakannya perancanaan pengalokasian atas anggaran tersebut memberikan PR yang cukup menguras pikiran para Kepsek. Betapa tidak, mereka harus mengsiasati pemenuhan akan keberadaan Laboratorium Sosial yang dicross-subsidi dari anggaran bidang lainnya.

Pada akhirnya, para penentu kebijakan, dilevel teratas utamanya, sudah harus mulai meng-update data-data kebutuhan lapangan secara periodik.

Para praktisi pendidikan dilevel SMA, bidang peminatan ilmu-ilmu sosial saat ini, setidaknya sudah semakin disadarkan dengan fenomena sosial yang berkembang dimasyarakat yang membutuhkan soslusi dari akademisi, peneliti, serta praktisi yang mumpuni, bukan dari produk pembelajaran yang "seadanaya". Maka, pemenuhan sarana-prasarana pada pemebelajarqan ilmu-ilmu sosial ini, niscaya harus semakin ditingkatkan melalui perencanaan yanag lebih serius. 

Bukankah masalah kebangsaaan dan kenegaraan kita saat ini didominasi perilaku-perilaku manusia yang tak bersinergi dengan regulasi (hukum dan norma serta nilai), kemiskinan dan pemberdayaannya (ekonomi) serta "clean government" dan Penegakan HAM-Demokrasi yang semuanya merupakan ranah yang dipelajari dibidang ilmu-ilmu sosial ?"

BERSAMBUNG